SISTEM Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Mei s.d. 18 Juni 2025 berjalan lancar dan kondusif. Hal ini disampaikan Sadimin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

“Alhamdulillah, dalam pelaksanaan SPMB 2025, sampai saat ini lancar, kondusif, tidak ada masalah yang begitu berarti,” tegas Sadimin, melalui sambungan telepon, Rabu 18 Juni 2025.

Beberapa masalah, kata Sadimin, sempat muncul di permukaan, namun dapat diselesaikan dengan baik. Di antara masalah itu adalah belum semua wilayah di Jawa Tengah memperoleh layanan akses internet yang stabil; sebaran SMA negeri dan SMK negeri belum merata; dan jangkauan kuota jalur domisili belum mampu menjangkau wilayah penerimaan murid baru.

Untuk masalah pertama, Sadimin beserta jajarannya memberikan instruksi kepada semua satuan pendikan jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri untuk membuka layanan yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus penyediaan akses internet. Masalah kedua, disediakan kuota domisili khusus untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA Negeri dan atau SMK Negeri. Sementara untuk masalah ketiga, solusinya adalah penyelenggaraan kelas jauh.

Kolaborasi Bersama Sekolah Swasta

Dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, selama penyelenggaraan SPMB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan program kemitraan dengan satuan pendidikan swasta.

Menurut Sadimin, kolaborasi dengan sekolah swasta itu melalui BOSDA Afirmasi, dan pembiayaannya ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. “Sehingga murid baru tadi pada program kemitraan bebas pengutan biaya pendidikan,” ujarnya.

Di sini, tambah Sadimin, ada 56 SMA Swasta dan 83 SMK Swasta, yang melaksanakan program kemitraan. Kursi yang tersedia sebanyak 5.004 murid. “Ini selama pendidikan 3 tahun itu ditanggung oleh Provinsi Jawa Tengah, melalui BOSDA Afirmasi. Per murid itu 2 juta untuk tiap tahunnya,” tambahnya.

Aktif Mencegah Potensi Pungli

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga aktif melakukan pencegahan potensi pungutan liar (Pungli) yang berpotensi hadir selama penyelenggaraan SPMB. Satu di antaranya adalah penerbitan surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.3/004459 tanggal 3 Juni 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaran Penerimaan Murid Baru SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025-2026. Surat ini ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 13 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan juga Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri.

“Kemudian adanya sosialisasi SPMB tanpa pungutan, SPMB gratis melalui berbagai media luar ruang seperti baliho, spanduk yang dipasang di seluruh satuan pendidikan maupun yang kita informasikan di media sosial dan tentunya ini secara masif kami lakukan untuk pencegahan adanya pungli,” tegasnya.

Selain itu, selama SPMB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan beberapa inovasi seperti beasiswa studi lanjut di SMA TarunaNusantara Magelang. Menurut Sadimin, setiap tahun, Provinsi Jawa Tengah mengikutsertakan 10 anak untuk mengikuti pendidikan sampai lulus di SMA Taruna Nusantara dengan pembiayaan sepenuhnya dari APBD Jateng.

“Sehingga saat ini jumlah anak dari keluarga kurang mampu yang mengikuti program ini, kurang lebih sudah ada 100 anak dengan total biaya di tahun 2025 sebesar 2,52 miliar untuk 10 anak,” ujarnya.

Selain itu, ada juga terobosan tentang pemadanan data kependudukan NIK dengan data calon murid melalui NISN; penyediaan sistem informasi SPMB yang diselenggarakan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan pemberian kuota prestasi, khususnya untuk seni sebesar 50% dari daya tampung pada SMK Negeri yang memiliki program keahlian seni rupa, seni pertunjukan, dan seni kria.

“Kuota prestasi khusus ini bertujuan untuk memberikan kesempatan calon murid yang memiliki talenta unggul, namun kurang dalam aspek akademik, agar tetap memperoleh layanan jalur pendidikan formal ini yang seni,” pungkasnya.*