Berita Daerah

Dalam rangka meluruskan perbedaan penafsiran/persepsi mengenai ketentuan jalur prestasi non akademik, ketentuan mengenai ijazah khususnya yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri, dan penerimaan murid baru pada Sekolah Rakyat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat tentang Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026.
Surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, pada 10 Juni 2025 dan ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia itu, dapat di unduh pada tautan di bawah ini:
<a href="https://drive.google.com/file/d/1qxuCXTbzpIZ0lwTar7yw7va-ypCHxTbO/view">Surat Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026</a>

Berikan komentar

large_Logo-kemendikbud.png

medium_Logo-kemendikbud.png

small_Logo-kemendikbud.png

thumbnail_Logo-kemendikbud.png

Logo-kemendikbud.png

Oleh: **Toni Toharudin**, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek; Guru Besar Universitas Padjadjaran

~*Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Pemerintah perlu menjaga transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil TKA.*~

Pendidikan yang bermutu tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendidikan kita dalam mengevaluasi dan menjamin kualitas capaian belajar murid secara konsisten dan adil.

Pembelajaran di ruang kelas adalah separuh cerita, separuh lain soal bagaimana hasil belajar diukur dan dibandingkan secara konsisten.

Dalam lanskap yang kian menuntut akuntabilitas dan kesetaraan akses, rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk memperkenalkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi murid di kelas akhir SD, SMP, dan SMA-SMK atau yang sederajat menjadi langkah penting yang layak mendapat perhatian serius.

TKA bukan sekadar alat ukur, tetapi bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan terhadap sistem evaluasi capaian belajar yang selama ini terasa timpang antarsekolah.

TKA juga bukan reinkarnasi Ujian Nasional yang pernah menjadi hakim tunggal kelulusan murid. Ia tidak datang membawa palu, tidak pula menggeser guru dari kursi penilai.

Sebaliknya, TKA bersifat opsional, sebagai layanan yang disediakan pemerintah untuk mendukung guru, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya yang ingin memperoleh informasi tentang capaian belajar individu murid secara lebih terstandar. TKA pelengkap sekaligus penguat sistem penilaian yang sudah ada, bukan menggantikannya.

Empat tahun terakhir, sistem pendidikan kita berjalan dengan dua jenis evaluasi: Asesmen Nasional untuk memotret kinerja sistem secara makro, dan penilaian harian oleh guru untuk mengevaluasi capaian belajar secara mikro.

Keduanya berjalan berdampingan, masing-masing dengan fungsi dan ruangnya sendiri. TKA tak hadir untuk menyingkirkan yang lama, tetapi melengkapi. Asesmen Nasional tetap dibutuhkan sebagai tolok ukur sistem tanpa membebani murid, sementara kedaulatan guru dalam menilai dan menentukan kelulusan tetap jadi pijakan utama dalam praktik pendidikan di sekolah.

**Penguatan Mutu Ujian Sekolah**

Selama ini, seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik antarsekolah maupun ke perguruan tinggi, umumnya mengandalkan nilai rapor sekolah. Padahal, nilai rapor sekolah kerap kali tidak dapat dibandingkan secara adil antarsatuan pendidikan.

Tidak adanya penilaian individu yang terstandar secara nasional membuat nilai 90 di satu sekolah bisa sangat berbeda maknanya dengan nilai serupa di sekolah lain. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi institusi pendidikan lanjutan, termasuk perguruan tinggi, dalam melakukan pemeringkatan dan seleksi secara obyektif.

TKA hadir menjawab tantangan ini. Dengan instrumen tes yang dikembangkan secara nasional, hasil TKA memberikan gambaran yang lebih terstandar tentang kemampuan akademik siswa.

Ini akan menjadi referensi tambahan yang kredibel dalam seleksi berbasis prestasi akademik, baik untuk SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) maupun seleksi masuk perguruan tinggi. Harapannya, seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya jadi lebih adil dan akuntabel, tanpa bergantung sepenuhnya pada nilai rapor yang tak seragam.

Lebih dari sekadar alat seleksi, TKA juga berpotensi jadi katalis penguatan kualitas ujian sekolah. Karena TKA tak menentukan kelulusan, guru dan sekolah tetap memiliki peran utama dalam menilai murid melalui ujian sekolah.

Namun, kehadiran TKA yang hasilnya dapat dibandingkan antarindividu dan antarsekolah dapat menjadi cermin obyektif bagi sekolah dalam mengevaluasi kualitas ujian dan pembelajarannya.

Sekolah yang memiliki integritas tinggi dalam pelaksanaan ujian sekolah akan cenderung memiliki korelasi hasil yang tinggi dengan capaian TKA muridnya.

Sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan besar antara nilai ujian sekolah dan hasil TKA, hal ini bisa menjadi alarm bagi sekolah untuk meninjau kembali proses evaluasi dan pembelajarannya. Dengan kata lain, TKA dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu yang mendorong perbaikan berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan.

Aspek positif lain dari kebijakan TKA adalah pendekatan kolaboratifnya. Pada tingkat SMA/SMK, seluruh soal akan disusun oleh kementerian. Namun, untuk jenjang SD dan SMP, pemerintah pusat akan berbagi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan soal.

Ini bukan semata-mata tentang teknis pembuatan soal ujian, melainkan juga upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan evaluasi pendidikan yang bermutu.

Kolaborasi ini juga penting sebagai bentuk ownership bersama atas suatu kebijakan. Dalam era desentralisasi ini, peran pusat yang terlalu dominan dalam suatu program sering kali menimbulkan tantangan dalam implementasinya di daerah. Ini karena pemerintah daerah merasa bukan program mereka.

Dengan melibatkan pemerintah daerah dalam penyusunan instrumen tes, diharapkan akan tumbuh rasa memiliki yang lebih kuat terhadap kebijakan ini.

Pada saat yang sama, proses ini juga akan memperkaya perspektif pusat terhadap konteks lokal sehingga instrumen TKA yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan kontekstual. Kebijakan tidak lagi terasa seperti titah dari atas, tetapi menjadi karya bersama.

**Menyikapi kekhawatiran**

Tentu saja, setiap kebijakan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan murid dan sekolah menuntut kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Berbagai kekhawatiran yang timbul di masyarakat juga perlu diperhatikan. Salah satunya soal potensi TKA menjadi beban tambahan bagi murid atau menjelma menjadi "Ujian Nasional" gaya baru.

Di sinilah pentingnya komunikasi publik yang jernih. Penjelasan bahwa TKA tidak bersifat wajib dan tidak menentukan kelulusan perlu secara konsisten dikomunikasikan. TKA adalah alat bantu yang justru memberi keuntungan kepada murid dan lembaga pendidikan.

Untuk menghindari tekanan berlebih terhadap murid, integrasi hasil TKA dalam proses seleksi pun sebaiknya bersifat proporsional, menjadi salah satu komponen pertimbangan di antara komponen lainnya, termasuk rapor sekolah.

Kekhawatiran lain adalah potensi kesenjangan. Murid dari sekolah-sekolah atau keluarga dengan sumber daya memadai akan lebih siap menghadapi TKA dibanding mereka yang kekurangan.

Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem dukungan yang memadai, termasuk penyediaan contoh soal yang dapat diakses secara bebas. Dengan begitu, TKA benar-benar menjadi instrumen yang mendukung keadilan pendidikan, bukan memperlebar jurang ketimpangan.

Kehadiran TKA menandai upaya serius pemerintah untuk menyempurnakan evaluasi capaian belajar individu yang selama ini terlalu beragam dan sulit dibandingkan. Di tengah kebutuhan akan sistem seleksi yang lebih adil dan berbasis data, TKA menawarkan jalan tengah antara penilaian sekolah yang kontekstual dan kebutuhan akan tolok ukur nasional yang obyektif.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Pemerintah perlu menjaga transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil TKA.

Sekolah dan guru perlu melihat kebijakan ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya, bukan sebagai ancaman.

Masyarakat pun perlu memahami bahwa standardisasi bukan berarti penyeragaman, melainkan upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan peluang yang adil untuk berkembang dan melanjutkan pendidikannya.

Dengan semangat gotong-royong dan komitmen pada mutu serta keadilan, Tes Kemampuan Akademik dapat menjadi batu pijakan penting menuju sistem pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia.*

.
.
.

Sumber: ***Harian Kompas, Kamis, 12 Juni 2025***




large_Ilustrasi Kompas.jpg

medium_Ilustrasi Kompas.jpg

small_Ilustrasi Kompas.jpg

thumbnail_Ilustrasi Kompas.jpg

Ilustrasi Kompas.jpg

Tes Kemampuan Akademik dan Evaluasi Pendidikan Nasional

*Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 254/sipers/A6/VI/2025*


Jakarta, 5 Juni 2025 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) secara resmi melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (PKS) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan bersama 31 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan 503 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Penandatanganan ini merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, yang menugaskan Kemendikdasmen sebagai pelaksana utama program revitalisasi infrastruktur satuan pendidikan nasional. Agenda ini juga bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, menekankan bahwa revitalisasi tahun ini berpijak pada tiga kerangka utama Sistem Perjalanan Pembangunan Nasional (SPPN): kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan.

“Program ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Pelaksananya jelas, yaitu Kemendikdasmen melalui Ditjen PAUD Dikdasmen, dan pendanaannya telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp16,9 triliun,” ujarnya di Jakarta, pada Selasa (3/6).

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.12 (1).jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_12_1_292e33e6d5.jpeg)

Gogot juga menjelaskan bahwa pelaksanaan tahun 2025 memiliki sejumlah pembaruan penting. Pertama, dana revitalisasi tidak lagi dikelola melalui Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan langsung oleh Kemendikdasmen. Kedua, dana akan disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola dengan partisipasi masyarakat. Ketiga, pelaksanaan teknis akan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan masyarakat, didampingi tim teknis perencana dan pengawas.

“Swakelola bukan hal baru—pendekatan ini telah digunakan lebih dari 20 tahun dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS). Sekolah diberi otoritas penuh untuk merancang, membelanjakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara transparan dan akuntabel, dengan dukungan langsung dari masyarakat dan tenaga profesional,” tambah Gogot.

Ia juga menegaskan bahwa revitalisasi ini bukan proyek biasa, melainkan bentuk konkret tanggung jawab negara untuk mewujudkan pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas.

Menguatkan pernyataan tersebut, Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen, Eko Susanto, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan telah menghasilkan daftar 9.404 sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA penerima bantuan revitalisasi dari total 10.440 satuan pendidikan yang ditargetkan pada tahun ini. Proses verifikasi dilakukan secara ketat dengan dukungan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), serta didasarkan pada data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang telah divalidasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh unsur yang terlibat—baik di pusat maupun di daerah—memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Setelah PKS ditandatangani, kami akan melanjutkan ke tahap PKS langsung dengan masing-masing satuan pendidikan penerima,” ujar Eko.

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.31.jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_31_be487e3e6e.jpeg)

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan agar seluruh proses dapat selesai dalam waktu enam bulan. “Seluruh jajaran pemerintah daerah diminta untuk segera membentuk panitia pembangunan, menyusun dokumen teknis, dan melaksanakan kegiatan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tepat waktu,” tambahnya.

Revitalisasi ini difokuskan pada enam prioritas utama: ruang kelas, ruang guru dan administrasi, toilet, perpustakaan, laboratorium, dan UKS. Usulan pembangunan di luar skala prioritas tersebut akan dipertimbangkan setelah kebutuhan esensial sekolah terpenuhi.

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.12.jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_12_f7f99f4d3f.jpeg)

Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme mitigasi untuk menghadapi hambatan di lapangan, termasuk potensi gangguan dari pihak eksternal. Apabila ditemukan kendala, pemerintah daerah diminta segera melapor ke tingkat pusat agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi, bahkan melalui jalur pengamanan apabila diperlukan.

Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan merupakan investasi negara dalam membangun sumber daya manusia unggul, sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045. Dalam penutupan arahannya, Dirjen Gogot menyampaikan, “Revitalisasi satuan pendidikan adalah amanat konstitusi. Ini uang rakyat untuk kepentingan rakyat—terutama anak-anak kita. Jangan sampai ada yang tidak terlaksana karena kelalaian atau kurangnya komitmen. Ini urusan negara,” tutupnya.*

-oOo-

- Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat 
- Sekretariat Jenderal. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

- Laman: kemendikdasmen.go.id 
- X: x.com/Kemdikdasmen 
- Instagram: instagram.com/kemendikdasmen 
- Facebook: facebook.com/kemendikdasmen 
- YouTube: KEMDIKDASMEN 
- Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id 
- Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers 
- #PendidikanBermutuuntukSemua 
- #KemendikdasmenRamah

large_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

medium_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

small_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

Penandatanganan PKS Revitalisasi Sekolah: Komitmen Pemerintah Wujudkan Sekolah Aman

Kemendikdasmen Terbitkan Surat Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026

Nganjuk – Sabtu, 21 Juni 2025, Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Abdul Mu’ti disambut oleh Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE), Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK), dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur (BBP Jatim). Dalam kunjungan kali ini, Abdul Mu’ti mendatangi beberapa sekolah menengah dan pondok pesantren di Kabupaten Nganjuk.

Mendikdasmen bersama rombongan mengunjungi SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Nganjuk. Kunjungan ini dilakukan agar Mendikdasmen dapat memantau secara langsung jalannya Sistem Penerimaan Murid Bari (SPMB) 2025 di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kabupaten Nganjuk. Mendikdasmen memantau pelaksanaan SPMB dan melihat segala bentuk kendala yang mungkin terjadi saat proses SPMB berlangsung. 

“Kami perlu memantau langsung pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Kami ingin memastikan bahwa proses ini berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.” ujar Mendikdasmen disela-sela kunjungannya di SMAN 1 Nganjuk. Mendikdasmen meminta para guru dan operator untuk tetap semangat dalam menjalani seluruh tahapan SPMB dan berharap setiap usaha yang telah dilakukan akan membuahkan hasil terbaik dan sesuai dengan harapan.

Perjalanan Mendikdasmen dan rombongan dilanjutkan menuju ke Pondok Pesantren Ar Raudlotul Ilmiyah, Kertosono. Setelah santap siang, Mendikdasmen menghadiri acara Haflah Akhirussanah Ponpes Ar Raudlotul Ilmiyah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, yang menyambut baik kedatangan Mendikdasmen. 

Dalam sambutannya, Wabup Nganjuk menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh santriwan dan santriwati yang telah menyelesaikan pendidikannya dan menyemangati para santri untuk tetap semangat dalam mengejar cita-cita dan tidak pernah lelah untuk terus belajar. Wabup juga menegaskan tentang pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia, ”Apa yang kita pelajari terkait keilmuan duniawi harus sesuai dengan keilmuan agama kita,” tegas pria berkacama ini.

Di akhir acara, Mendikdasmen memberikan tausiyah sebelum beralih ke lokasi berikutnya. Mendikdasmen mengatakan bahwa SPMP 2025 ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat pendidikan sebagai bagian dari sarana untuk meningkatakan kualitas generasi dan tentu saja harkat dan martabat bangsa. ”Masa depan harus lebih baik dari masa lalu dan masa kini,” tegas Mu’ti.

SMA Muhammadiyah 2 Kertosono menjadi tujuan terakhir kunjungan Abdul Mu’ti di Kabupaten Nganjuk. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka peresmian Masjil Al Mujahidin SMA Muhammadiyah 2 Kertosono. 

Setelah sambutan yang disampaikan oleh Kepala SMA Muhammadiyah 2 Kertosono dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk, Juwari, S.Pd., Mendikdasmen menyampaikan tausyiahnya bahwa masjid dibangun bukan hanya untuk estetika, melainkan yang utama adalah sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. 

”Fungsi religius masjid harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pembangunannya,” punkasnya. 

Acara peresmian Masjid Al Mujahidin SMA Muhammadiyah 2 Kertosono ini menjadi kegiatan terakhir Mendikdasmen dalam kunjungan kali ini sebelum kembali Jakarta.*

Repro: https://balaibahasajatim.kemendikdasmen.go.id/2025/06/21/mendikdasmen-pantau-pelaksanaan-spmb-di-kabupaten-nganjuk/

large_WhatsApp-Image-2025-06-21-at-16.38.52-2048x1536.jpeg

medium_WhatsApp-Image-2025-06-21-at-16.38.52-2048x1536.jpeg

small_WhatsApp-Image-2025-06-21-at-16.38.52-2048x1536.jpeg

thumbnail_WhatsApp-Image-2025-06-21-at-16.38.52-2048x1536.jpeg

WhatsApp-Image-2025-06-21-at-16.38.52-2048x1536.jpeg

Mendikdasmen Pantau Pelaksanaan SPMB di Kabupaten Nganjuk

JUMAT, 20 Juni 2025, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, melakukan pemantauan langsung Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 1, SMAN 2, dan SMKN 1 Surabaya. Menurutnya, pelaksanaan SPMB di 3 satuan pendidikan Kota Pahlawan itu berjalan lancar. 

"Pelaksanaan penerimaan murid baru di Surabaya, alhamdulillah, tadi di SMAN 1 dan SMAN 2 berjalan lancar, khususnya jalur afirmasi, dengan pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya tepat sekali," ujar Wamendikdasmen, yang saat itu didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen Pauddasmen), Gogot Suharwoto.

Menurut Wamendikdasmen, dari hasil peninjauan, sejumlah orang tua murid mengaku telah mendapat sosialisasi yang cukup jelas dari pihak sekolah. Sehingga mereka tidak menemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan SPMB.

"Tadi saya berdialog dengan orang tua, (mereka) mendapat penjelasan lewat sosialisasi sekolah. Termasuk juga (informasi) putra putrinya dari sekolah masing-masing," ungkap Atip.

Sementara itu, Dirjen Pauddasmen menjelaskan, hingga saat ini proses SPMB telah berjalan di total 230 daerah di Indonesia.

"Sudah ada sekitar 27 kabupaten/kota yang sudah selesai (seleksi), sudah proses daftar ulang. Alhamdulillah semua berjalan lancar," jelasnya.

Dirjen Pauddasmen turut menjelaskan terkait kondisi teknis dari pelaksanaan SPMB di jenjang pendidikan mulai SD hingga SMA.

"Untuk SMA, sekitar 30 persen dilakukan luring (offline), daring, dan sebagian blended. SMP lebih banyak daring, sementara SD dominan luring, sekitar 70 persen," tuturnya.

Dirjen Pauddasmen menambahkan bahwa orang tua maupun siswa tak perlu khawatir, karena saat ini telah ada kerjasama bersama sekolah swasta, termasuk untuk keluarga yang tidak mampu.

Tujuannya agar seluruh siswa bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak.

"Kita bekerjasama dengan sekolah swasta. Bagi siswa yang tidak mampu, ada bantuan dari pemerintah daerah. Pihak sekolah juga mendapat bantuan, tentu sekolah yang terakreditasi. Sistem ini memastikan semua murid bisa sekolah,"paparnya.

Sementara Kepala SMAN 2 Surabaya Titik Hariani mengatakan bahwa proses SPMB kini telah memasuki tahap daftar ulang.

“Pendaftaran untuk tahap 1 dimulai tanggal 16 sampai 17 Juni, pengumumannya baru pagi tadi tanggal 20 Juni 2025 langsung daftar ulang sampai besok tanggal 21 Juni 2025 mulai jam 8 sampai jam 16.00 WIB,” pungkasnya.*


small_Lembar Kerja 1.jpg

thumbnail_Lembar Kerja 1.jpg

Lembar Kerja 1.jpg

Wamendikdasmen Pantau Langsung SPMB di Surabaya

SISTEM Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Mei s.d. 18 Juni 2025 berjalan lancar dan kondusif. Hal ini disampaikan Sadimin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

“Alhamdulillah, dalam pelaksanaan SPMB 2025, sampai saat ini lancar, kondusif, tidak ada masalah yang begitu berarti,” tegas Sadimin, melalui sambungan telepon, Rabu 18 Juni 2025.

Beberapa masalah, kata Sadimin, sempat muncul di permukaan, namun dapat diselesaikan dengan baik. Di antara masalah itu adalah belum semua wilayah di Jawa Tengah memperoleh layanan akses internet yang stabil; sebaran SMA negeri dan SMK negeri belum merata; dan jangkauan kuota jalur domisili belum mampu menjangkau wilayah penerimaan murid baru.

Untuk masalah pertama, Sadimin beserta jajarannya memberikan instruksi kepada semua satuan pendikan jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri untuk membuka layanan yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus penyediaan akses internet. Masalah kedua, disediakan kuota domisili khusus untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA Negeri dan atau SMK Negeri. Sementara untuk masalah ketiga, solusinya adalah penyelenggaraan kelas jauh.

**Kolaborasi Bersama Sekolah Swasta**

Dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, selama penyelenggaraan SPMB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan program kemitraan dengan satuan pendidikan swasta. 

Menurut Sadimin, kolaborasi dengan sekolah swasta itu melalui BOSDA Afirmasi, dan pembiayaannya ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. “Sehingga murid baru tadi pada program kemitraan bebas pengutan biaya pendidikan,” ujarnya.

Di sini, tambah Sadimin, ada 56 SMA Swasta dan 83 SMK Swasta, yang melaksanakan program kemitraan. Kursi yang tersedia sebanyak 5.004 murid. “Ini selama pendidikan 3 tahun itu ditanggung oleh Provinsi Jawa Tengah, melalui BOSDA Afirmasi. Per murid itu 2 juta untuk tiap tahunnya,” tambahnya. 

**Aktif Mencegah Potensi Pungli**

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga aktif melakukan pencegahan potensi pungutan liar (Pungli) yang berpotensi hadir selama penyelenggaraan SPMB. Satu di antaranya adalah penerbitan surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.3/004459 tanggal 3 Juni 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaran Penerimaan Murid Baru SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025-2026. Surat ini ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 13 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan juga Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri.

“Kemudian adanya sosialisasi SPMB tanpa pungutan, SPMB gratis melalui berbagai media luar ruang seperti baliho, spanduk yang dipasang di seluruh satuan pendidikan maupun yang kita informasikan di media sosial dan tentunya ini secara masif kami lakukan untuk pencegahan adanya pungli,” tegasnya.

Selain itu, selama SPMB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan beberapa inovasi seperti beasiswa studi lanjut di SMA TarunaNusantara Magelang. Menurut Sadimin, setiap tahun, Provinsi Jawa Tengah mengikutsertakan 10 anak untuk mengikuti pendidikan sampai lulus di SMA Taruna Nusantara dengan pembiayaan sepenuhnya dari APBD Jateng. 

“Sehingga saat ini jumlah anak dari keluarga kurang mampu yang mengikuti program ini, kurang lebih sudah ada 100 anak dengan total biaya di tahun 2025 sebesar 2,52 miliar untuk 10 anak,” ujarnya. 

Selain itu, ada juga terobosan tentang pemadanan data kependudukan NIK dengan data calon murid melalui NISN; penyediaan sistem informasi SPMB yang diselenggarakan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan pemberian kuota prestasi, khususnya untuk seni sebesar 50% dari daya tampung pada SMK Negeri yang memiliki program keahlian seni rupa, seni pertunjukan, dan seni kria.

“Kuota prestasi khusus ini bertujuan untuk memberikan kesempatan calon murid yang memiliki talenta unggul, namun kurang dalam aspek akademik, agar tetap memperoleh layanan jalur pendidikan formal ini yang seni,” pungkasnya.*


large_WhatsApp Image 2025-06-21 at 09.55.59.jpeg

medium_WhatsApp Image 2025-06-21 at 09.55.59.jpeg

small_WhatsApp Image 2025-06-21 at 09.55.59.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2025-06-21 at 09.55.59.jpeg

WhatsApp Image 2025-06-21 at 09.55.59.jpeg

Pelaksanaan SPMB di Jateng Lancar dan Kondusif

recentNews

BERITA DAERAH

Kemendikdasmen Terbitkan Surat Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH