News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

Kondisi SMPN 1 Purbalingga dari luar memang tampak baik. Ketika masuk ke dalam, terlihat kerusakan berbagai rupa.

Sebanyak tujuh ruang kelas di sekolah itu bocor. Atap-atap kelas tampak reyot yang satu waktu dapat membahayakan siswa saat berada di kelas.
 
"Sampai ketika ada hujan besar dalam proses belajar itu anak-anak kami ini kami pindahkan kelasnya," beber Kepala Sekolah SMPN 1 Purbalingga, Eni Rundiati, di lokasi, Jumat, 13 Juni 2025.

Tak cuma ruang kelas, ruang administrasi juga mengalami kebocoran. Bahkan, sekolah tak memiliki ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang laik.
 
"UKS kami itu sempit sekali dan seadanya. Kalau upacara Senin itu anak-anak banyak yang pingsan itu UKS tidak bisa menampung sampai kita gelar tikar di aula," beber dia.

Lewat bantuan program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pihaknya juga memperluas musala di sekolah. Selama ini, musala hanya menggunakan ruangan yang tersisa di sekolah tersebut.
 
"Kami melakukan pendataan kebutuhan sekolah, kami update di Dapodik, ruang, sarana prasarana apa saja yang harus diperbaiki, berdasarkan itu kami bersyukur, kami mendapatkan manfaat program ini sesuai apa yang kami butuhkan," beber Eni. 

Eni mengaku 867 siswanya bahagia mendengar kabar tersebut. Sekarang, proses revitalisasi dikebut agar selesai dalam 210 hari.
 
"Revitalisasi ini berhubungan dengan kenyamanan belajar, kami, anak-anak tentu bahagia menghilangkan kekhawatiran kami saat di sekolah dengan kondisi sebelumnya. Saat anak merasa aman, nyaman, tentu ini menjadi motivasi bagi anak dalam belajarnya," sebut dia.
 
SMPN 1 Purbalingga menerima anggara program revitalisasi sebesar Rp1,4 miliar. Saat ini, dana yang sudah cair sebesar 70 persen dari anggaran tersebut.
 
"Jadi yang cair total Rp900-an juta saat ini. Pencairan berikutnya ketika proses revitalisasi sudah 50 persen," beber dia. 
 
Eni mengakui menerima dana besar tentu membuat pihaknya berhati-hati untuk menjalankan program. Tiap pekan, sekolah hingga komite melakukan rapat koordinasi agar program berjalan sesuai rencana dan tetap pada petunjuk teknis dari Kemendikdasmen.
 
"Pada intinya kami sangat bersyukur, semoga program ini bermanfaat terhadap layanan kepada siswa lebih optimal sehingga memotivasi siswa belajar karena merasa nyaman, khususnya mendukung program pendidikan untuk semua. Harapan kami ini SMPN 1 Purbalingga mampu mencetak SDM berkualitas yang memberikan dampak pendidikan bagi anak Indonesia," tutur dia.*

**Repro: **https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/zNARl82b-revitalisasi-sekolah-hilangkan-kekhawatiran-dalam-ruang-pendidikan

small_fTI6OjFSNc.jpg

thumbnail_fTI6OjFSNc.jpg

fTI6OjFSNc.jpg

Kondisi SMPN 1 Purbalingga dari luar memang tampak baik. Ketika masuk ke dalam, terlihat kerusakan berbagai rupa.
Sebanyak tujuh ruang kelas di sekolah itu bocor. Atap-atap kelas tampak reyot yang satu waktu dapat membahayaka

Revitalisasi Sekolah Hilangkan Kekhawatiran dalam Ruang Pendidikan

TK Pertiwi 1 Serang, Purbalingga, Jawa Tengah menjadi satu dari empat TK yang menerima manfaat program revitalisasi sekolah pada Tahun 2025 jenjang PAUD di Purbalingga. Sekolah di kaki Gunung Slamet itu sedang diperbaiki untuk dapat memaksimalkan kegiatannya.

Ada dua titik revitalisasi yang dilakukan. Pertama, area bermain anak serta fasilitas bermain berupa ayunan hingga perosotan. Kedua, dibangun tiga kamar mandi baru untuk menambah dua kamar mandi yang sudah ada.
 
Revitalisasi di TK Pertiwi 1 Serang ini bukan hanya menjadi penunjang bagi kegiatan 46 siswa di sana. Tapi juga menghidupkan gairah satu desa.

"Kebermanfaatan TK ini bukan cuma buat anak-anak yang sekolah. Tapi juga buat masyarakat sekitar, sekolah ini buat umum kegiatan masyarakat, organisasi keagamaan kami persilakan memanfaatkan tanah di sini juga, ruangan di sini," kata Kepala Sekolah TK Pertiwi 1 Serang, Purbalingga, Jawa Tengah, Khotinah, di lokasi, Jumat, 13 Juni 2025.
 
Tak hanya warga sekolah, masyarakat menyambut gembira program revitalisasi ini. Masyarakat lega tempat yang selama ini banyak menampung kegiatan, diperbaiki dan ditingkatkan fasilitasnya.

"Kegiatan posyandu, sampai kemarin juga pemilu juga di sini," beber dia.
 
Khotinah menyebut guyubnya warga desa sekitar sekolah memang sangat kuat. Masyarakat sudah memiliki ikatan dengan tempat belajar itu.
 
"Sebelumnya, pemeliharaan sekolah ini selain iuran orang tua siswa, ini juga iuran masyarakat. Kita musyawarahkan untuk mengecat dan lain-lain itu kita tampung iuran siklasnya," tutur dia.

TK ini sudah lama berjuang untuk terus berdiri memberikan fasilitas ke masyarakat, utamanya mendidik murid. Dalam proses mendapatkan manfaat dari program revitalisasi sekolah, pihaknya sengaja mengajukan proposal. 
 
Proposal itu kemudian dikurasi dan divalidasi oleh pihak Dinas Pendidikan. "Setelah divalidasi, akhirnya terealisasi, tanggal 19 Mei dananya turun ke kami. Kami mulai bicara alur kerjanya demikian sampai hari ini," ujar dia. 
 
Saat ini, pekerjaan revitalisasi masih berlangsung dengan dana sebesar 50 persen dari anggaran yang disetujui. Anggaran akan dicairkan kembali untuk menyelesaikan revitalisasi saat progres mencapai 50 persen.
 
"Targetnya ini selesai dalam 120 hari," ujar Khotinah. 
 
Kepala Sesi Pembinaan PAUD Purbalingga, Agus Tri Rusianto, menyebut untuk mendapatkan dana revitalisasi bukan hal mudah. Total, ada 77 sekolah mengajukan revitalisasi dengan berbagai kondisi.
 
"Tapi berdasarkan hasil verifikasi TK Pertiwi 1 Serang mendapatkan dan yang disetujui untuk area bermain ini, sama kamar mandi. Uangnya ditransfer langsung ke rekening sekolah," ungkap Agus.
 
Khotinah berharap proses revitalisasi berjalan lancar. Sehingga, target pembangunan dapat diraih dengan hasil maksimal.
 
"Karena ini kebermanfaatannya banyak sekali. Kami bersyukur, anak senang sekali, apalagi orang tua, ini hal positif semua jadi senang untuk ke sekolah ini," tutur dia.*

**Repro:** https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/xkEDa8xb-revitalisasi-lebih-dari-sekadar-perbaikan-sekolah-tapi-hidupkan-satu-desa

small_xA8KR5hQ1c.jpg

thumbnail_xA8KR5hQ1c.jpg

xA8KR5hQ1c.jpg

TK Pertiwi 1 Serang, Purbalingga, Jawa Tengah menjadi satu dari empat TK yang menerima manfaat program revitalisasi sekolah pada Tahun 2025 jenjang PAUD di Purbalingga. Sekolah di kaki Gunung Slamet itu sedang diperbaiki untu

Revitalisasi Lebih dari Sekadar Perbaikan Sekolah, Tapi Hidupkan Satu Desa

Program revitalisasi satuan pendidikan yang diluncurkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) menuai respons positif dari masyarakat.

Tak hanya sekadar mempercepat perbaikan sarana dan prasarana guna menunjang proses pembelajaran, program tersebut juga menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal.

Demikian disampaikan Kepala TK Pertiwi 1 Serang, Purbalingga, Khotinah, pada Jumat (13/6). Dia menyebut masyarakat dapat dilibatkan sebab program ini mendorong sekolah melakukan swakelola melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

"Masyarakat ikut senang. Alhamdulillah. Mereka merasa bergembira. Bahkan ada wali murid yang ikut bekerja di sini. P2SP juga selalu memonitoring kami, jadi komunikasi jalan terus," kata Khotinah di Purbalingga, Jawa Tengah.

"Dengan swakelola ini hasilnya bisa lebih bagus, lebih baik. Karena kami merasa ini milik kami, karena itu saya harus membuat yang terbaik," dia menambahkan.

TK Pertiwi 1 Serang yang memiliki 46 siswa yang terbagi dalam tiga kelas, mendapatkan total Rp 257.170.000 untuk proyek revitalisasi yang meliputi pembangunan tiga bangunan toilet termasuk satu toilet khusus penyandang disabilitas, serta arena bermain.

Adapun pelaksanaan seluruh proyek tersebut akan memakan waktu hingga 120 hari kalender, terhitung sejak 23 Mei 2025 lalu.

"Untuk sekarang (yang cair) baru 70 persen yaitu Rp180.019.000. Sedangkan sisanya dicairkan kalau progres pembangunan sudah 50 persen," ujar Khotinah.

Khotinah mengakui ini merupakan pembangunan pertama skala besar yang didanai oleh pemerintah. Sebelumnya, pihak TK Pertiwi 1 Serang hanya mengandalkan bantuan dari pihak desa untuk perbaikan-perbaikan minor.

Karena itu, dia berharap pembangunan toilet dan arena bermain ini dapat menunjang pembelajaran peserta didik, dan dapat dimanfaatkan oleh alumni maupun masyarakat sekitar untuk beraktivitas.

"Hal positif dari pembangunan ini orang tua akan menyekolahkan anak mereka di TK sini. Kemudian, anak-anak yang mau lulus makin antusias. Mereka bertanya boleh enggak main di sini kalau sudah lulus nanti," kata dia.

Dedi, wali murid yang juga diberdayakan di TK Pertiwi 1 Serang, mengapresiasi program revitalisasi ini. Dia merasa terbantu karena mendapatkan pendapatan tambahan sebagai kenek bangunan.

Sehari-hari, Dedi bekerja sebagai petani cabe kecil-kecilan di Serang, Purbalingga. Selagi menanti masa panen, dia melakoni pekerjaan ini untuk menyambung hidup.

"Alhamdulillah, per hari bisa dapat Rp90.000-100.000 dari sekolah. Lumayan selama 120 hari ke depan bisa dapat tambahan," ujar Dedi kepada Jurnas.com.

Sementara itu, Kasi Pembinaan TK Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Agus Tri Rusianto, mengatakan transfer langsung anggaran program revitalisasi memudahkan Dinas Pendidikan, sebab kini pihaknya bisa fokus melakukan asistensi kepada satuan pendidikan.

Dalam periode pertama program revitalisasi ini, terdapat empat TK se-Kabupaten Purbalingga yang mendapatkan bantuan perbaikan maupun pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran.

"Yang kami ajukan kemarin ada 77 TK. Tapi kemudian dilakukan verifikasi satu per satu. Dan dari dinas nanti juga akan melakukan pendampingan, bukan lagi fasilitator seperti tahun lalu. Kita bantu untuk sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) yang telah ditetapkan," ujar Agus.*

**Repro:** https://www.jurnas.com/artikel/175442/Program-Revitalisasi-TK-di-Purbalingga-Serap-Tenaga-Kerja-Lokal/

small_0de89c4a18fb262d04a9e5f50d37448f_1.jpg

thumbnail_0de89c4a18fb262d04a9e5f50d37448f_1.jpg

0de89c4a18fb262d04a9e5f50d37448f_1.jpg

Program revitalisasi satuan pendidikan yang diluncurkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) menuai respons positif dari masyarakat.
Tak hanya sekadar mempercepat perbaikan sarana dan prasarana guna menunj

Program Revitalisasi TK di Purbalingga Serap Tenaga Kerja Lokal

Krjogja.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Forum ini menjadi langkah strategis memperkuat pengawasan lintas sektor demi mewujudkan proses penerimaan murid yang bersih, adil, dan transparan.

Menariknya, forum ini melibatkan sejumlah lembaga penting seperti Polri, KPK, dan Ombudsman RI, serta instansi pemerintah pusat dan daerah.

Total 165 peserta hadir, yang terdiri dari unsur Kemendikdasmen, inspektorat daerah, dinas pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Hadir pula unsur kementerian/lembaga lintas sektor yang meliputi perwakilan DPR RI Komisi X, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berikutnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas.

**Bukan Sekadar Ganti Nama**

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa SPMB bukan sekadar pengganti PPDB, tetapi merupakan tonggak reformasi sistem penerimaan murid.

“Pendidikan adalah hak konstitusional, bukan privilese administratif,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjamin keadilan sejak proses seleksi, agar semua anak bangsa punya akses yang setara terhadap pendidikan bermutu.

**Pengawasan Kolaboratif untuk Cegah Kecurangan**

Forum ini menjadi respon konkret atas berbagai praktik curang dalam penerimaan murid baru, seperti jual-beli kursi, pemalsuan domisili, dan lemahnya verifikasi data lintas sektor.

Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, menyampaikan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah indikasi penyimpangan tersebut dalam pelaksanaan sebelumnya.

Ia menegaskan komitmen Kemendikdasmen untuk memperkuat pengawasan dan mendorong penegakan disiplin di lapangan. "Kami ingin memastikan, tak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan karena sistem yang tidak adil," tegas Faisal.

**Dukungan Kuat dari DPR hingga KSP**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, menyebut forum ini sebagai bentuk tanggung jawab moral negara dalam menjamin hak pendidikan setiap anak.

Ia mendorong kolaborasi lintas instansi agar pengawasan tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan sistemik.

Sementara itu, Deputi III Kantor Staf Presiden, Syska Hutagalung, menyampaikan bahwa arah kebijakan pendidikan kini telah berbasis evaluasi dan mitigasi risiko.

“KSP mendukung penuh forum pengawasan bersama ini sebagai bagian dari upaya reformasi pendidikan nasional,” katanya.

**DIY Siap Menindaklanjuti**

Kemendikdasmen berharap forum ini melahirkan mekanisme pengawasan lintas sektoral yang terintegrasi, responsif, dan akuntabel.

Tujuannya untuk memastikan SPMB 2025/2026 benar-benar menjadi instrumen seleksi yang adil, transparan, dan menjamin hak setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.

Kepala BPMP DIY, Bambang Hadi Waluya memastikan akan membantu kolaborasi yang dijalin semua unsur di DIY dalam kolaborasi pengawasan SPMB 2025.

“Semua unsur di DIY sudah sepakat mendukung SPMB 2025 yang bersih, adil, transparan, bahkan deklarasinya disaksikan oleh Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti, Jumat (23/5) di BPMP DIY, “ tandasnya.

Pihaknya akan terus menjalin koordinasi intensif dengan semua unsur, sehingga pamor DIY sebagai parameter pendidikan berintegritas selalu terjaga.(*)

...

Sumber: https://www.krjogja.com/peristiwa/1246133335/kemendikdasmen-libatkan-polri-kpk-dan-ombudsman-ri-dalam-forum-pengawasan-spmb-2025?page=2

large_Foto 1.jpg

medium_Foto 1.jpg

small_Foto 1.jpg

thumbnail_Foto 1.jpg

Foto 1.jpg

Krjogja.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Forum 

Kemendikdasmen Libatkan Polri, KPK, dan Ombudsman RI dalam Forum Pengawasan SPMB 2025

Oleh: **Toni Toharudin**, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek; Guru Besar Universitas Padjadjaran

~*Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Pemerintah perlu menjaga transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil TKA.*~

Pendidikan yang bermutu tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendidikan kita dalam mengevaluasi dan menjamin kualitas capaian belajar murid secara konsisten dan adil.

Pembelajaran di ruang kelas adalah separuh cerita, separuh lain soal bagaimana hasil belajar diukur dan dibandingkan secara konsisten.

Dalam lanskap yang kian menuntut akuntabilitas dan kesetaraan akses, rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk memperkenalkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi murid di kelas akhir SD, SMP, dan SMA-SMK atau yang sederajat menjadi langkah penting yang layak mendapat perhatian serius.

TKA bukan sekadar alat ukur, tetapi bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan terhadap sistem evaluasi capaian belajar yang selama ini terasa timpang antarsekolah.

TKA juga bukan reinkarnasi Ujian Nasional yang pernah menjadi hakim tunggal kelulusan murid. Ia tidak datang membawa palu, tidak pula menggeser guru dari kursi penilai.

Sebaliknya, TKA bersifat opsional, sebagai layanan yang disediakan pemerintah untuk mendukung guru, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya yang ingin memperoleh informasi tentang capaian belajar individu murid secara lebih terstandar. TKA pelengkap sekaligus penguat sistem penilaian yang sudah ada, bukan menggantikannya.

Empat tahun terakhir, sistem pendidikan kita berjalan dengan dua jenis evaluasi: Asesmen Nasional untuk memotret kinerja sistem secara makro, dan penilaian harian oleh guru untuk mengevaluasi capaian belajar secara mikro.

Keduanya berjalan berdampingan, masing-masing dengan fungsi dan ruangnya sendiri. TKA tak hadir untuk menyingkirkan yang lama, tetapi melengkapi. Asesmen Nasional tetap dibutuhkan sebagai tolok ukur sistem tanpa membebani murid, sementara kedaulatan guru dalam menilai dan menentukan kelulusan tetap jadi pijakan utama dalam praktik pendidikan di sekolah.

**Penguatan Mutu Ujian Sekolah**

Selama ini, seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik antarsekolah maupun ke perguruan tinggi, umumnya mengandalkan nilai rapor sekolah. Padahal, nilai rapor sekolah kerap kali tidak dapat dibandingkan secara adil antarsatuan pendidikan.

Tidak adanya penilaian individu yang terstandar secara nasional membuat nilai 90 di satu sekolah bisa sangat berbeda maknanya dengan nilai serupa di sekolah lain. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi institusi pendidikan lanjutan, termasuk perguruan tinggi, dalam melakukan pemeringkatan dan seleksi secara obyektif.

TKA hadir menjawab tantangan ini. Dengan instrumen tes yang dikembangkan secara nasional, hasil TKA memberikan gambaran yang lebih terstandar tentang kemampuan akademik siswa.

Ini akan menjadi referensi tambahan yang kredibel dalam seleksi berbasis prestasi akademik, baik untuk SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) maupun seleksi masuk perguruan tinggi. Harapannya, seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya jadi lebih adil dan akuntabel, tanpa bergantung sepenuhnya pada nilai rapor yang tak seragam.

Lebih dari sekadar alat seleksi, TKA juga berpotensi jadi katalis penguatan kualitas ujian sekolah. Karena TKA tak menentukan kelulusan, guru dan sekolah tetap memiliki peran utama dalam menilai murid melalui ujian sekolah.

Namun, kehadiran TKA yang hasilnya dapat dibandingkan antarindividu dan antarsekolah dapat menjadi cermin obyektif bagi sekolah dalam mengevaluasi kualitas ujian dan pembelajarannya.

Sekolah yang memiliki integritas tinggi dalam pelaksanaan ujian sekolah akan cenderung memiliki korelasi hasil yang tinggi dengan capaian TKA muridnya.

Sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan besar antara nilai ujian sekolah dan hasil TKA, hal ini bisa menjadi alarm bagi sekolah untuk meninjau kembali proses evaluasi dan pembelajarannya. Dengan kata lain, TKA dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu yang mendorong perbaikan berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan.

Aspek positif lain dari kebijakan TKA adalah pendekatan kolaboratifnya. Pada tingkat SMA/SMK, seluruh soal akan disusun oleh kementerian. Namun, untuk jenjang SD dan SMP, pemerintah pusat akan berbagi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan soal.

Ini bukan semata-mata tentang teknis pembuatan soal ujian, melainkan juga upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan evaluasi pendidikan yang bermutu.

Kolaborasi ini juga penting sebagai bentuk ownership bersama atas suatu kebijakan. Dalam era desentralisasi ini, peran pusat yang terlalu dominan dalam suatu program sering kali menimbulkan tantangan dalam implementasinya di daerah. Ini karena pemerintah daerah merasa bukan program mereka.

Dengan melibatkan pemerintah daerah dalam penyusunan instrumen tes, diharapkan akan tumbuh rasa memiliki yang lebih kuat terhadap kebijakan ini.

Pada saat yang sama, proses ini juga akan memperkaya perspektif pusat terhadap konteks lokal sehingga instrumen TKA yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan kontekstual. Kebijakan tidak lagi terasa seperti titah dari atas, tetapi menjadi karya bersama.

**Menyikapi kekhawatiran**

Tentu saja, setiap kebijakan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan murid dan sekolah menuntut kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Berbagai kekhawatiran yang timbul di masyarakat juga perlu diperhatikan. Salah satunya soal potensi TKA menjadi beban tambahan bagi murid atau menjelma menjadi "Ujian Nasional" gaya baru.

Di sinilah pentingnya komunikasi publik yang jernih. Penjelasan bahwa TKA tidak bersifat wajib dan tidak menentukan kelulusan perlu secara konsisten dikomunikasikan. TKA adalah alat bantu yang justru memberi keuntungan kepada murid dan lembaga pendidikan.

Untuk menghindari tekanan berlebih terhadap murid, integrasi hasil TKA dalam proses seleksi pun sebaiknya bersifat proporsional, menjadi salah satu komponen pertimbangan di antara komponen lainnya, termasuk rapor sekolah.

Kekhawatiran lain adalah potensi kesenjangan. Murid dari sekolah-sekolah atau keluarga dengan sumber daya memadai akan lebih siap menghadapi TKA dibanding mereka yang kekurangan.

Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem dukungan yang memadai, termasuk penyediaan contoh soal yang dapat diakses secara bebas. Dengan begitu, TKA benar-benar menjadi instrumen yang mendukung keadilan pendidikan, bukan memperlebar jurang ketimpangan.

Kehadiran TKA menandai upaya serius pemerintah untuk menyempurnakan evaluasi capaian belajar individu yang selama ini terlalu beragam dan sulit dibandingkan. Di tengah kebutuhan akan sistem seleksi yang lebih adil dan berbasis data, TKA menawarkan jalan tengah antara penilaian sekolah yang kontekstual dan kebutuhan akan tolok ukur nasional yang obyektif.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Pemerintah perlu menjaga transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil TKA.

Sekolah dan guru perlu melihat kebijakan ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya, bukan sebagai ancaman.

Masyarakat pun perlu memahami bahwa standardisasi bukan berarti penyeragaman, melainkan upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan peluang yang adil untuk berkembang dan melanjutkan pendidikannya.

Dengan semangat gotong-royong dan komitmen pada mutu serta keadilan, Tes Kemampuan Akademik dapat menjadi batu pijakan penting menuju sistem pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia.*

.
.
.

Sumber: ***Harian Kompas, Kamis, 12 Juni 2025***




large_Ilustrasi Kompas.jpg

medium_Ilustrasi Kompas.jpg

small_Ilustrasi Kompas.jpg

thumbnail_Ilustrasi Kompas.jpg

Ilustrasi Kompas.jpg

Oleh: Toni Toharudin, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek; Guru Besar Universitas Padjadjaran
Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Pemerintah perlu menj

Tes Kemampuan Akademik dan Evaluasi Pendidikan Nasional

Dalam rangka meluruskan perbedaan penafsiran/persepsi mengenai ketentuan jalur prestasi non akademik, ketentuan mengenai ijazah khususnya yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri, dan penerimaan murid baru pada Sekolah Rakyat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat tentang Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026.

Surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, pada 10 Juni 2025 dan ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia itu, dapat di unduh pada tautan di bawah ini:

[Surat Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026](https://drive.google.com/file/d/1qxuCXTbzpIZ0lwTar7yw7va-ypCHxTbO/view)

large_Logo-kemendikbud.png

medium_Logo-kemendikbud.png

small_Logo-kemendikbud.png

thumbnail_Logo-kemendikbud.png

Logo-kemendikbud.png

Dalam rangka meluruskan perbedaan penafsiran/persepsi mengenai ketentuan jalur prestasi non akademik, ketentuan mengenai ijazah khususnya yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri, dan penerimaan murid baru pada Seko

Kemendikdasmen Terbitkan Surat Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026

RECENT NEWS

BERITA TERKINI

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong digitalisasi bidang pendidikan. Utamanya terkait layanan digitalisasi pendidikan.

Salah satu program bantuan digitalisasi pendidikan adalah pengadaan smartboard atau papan pintar yang dikirimkan ke sekolah. Salah satu sekolah penerima smartboard, adalah SDN 3 Sudagaran, Banyumas.
 
Di sana, smartboard digunakan untuk pembelajaran interaktif. Mulai dari gim edukatif, video pembelajaran dan pengerjaan soal.

Guru kelas 5, Ahmad Nuari Zulfikri, menerangkan, smartboard ini tak hanya membawa kemajuan terhadap digitalisasi pendidikan. Tapi juga transformasi pembelajaran.
 
"Sebelumnya anak-anak kan memang sudah ada proyektor, cuma smartboard ini lebih interaktif. Anak bisa menyentuh layarnya, mengikuti pembelajaran secara interaktif dengan gim ini, jadi lebih menarik dan mudah diikuti," kata guru yang disapa Uvi itu, Sabtu 14 Juni 2025.

Saat ini, di SDN 3 Sudagaran ada satu smartboard. Dan Uvi memang menjadi satu-satunya guru yang mendapatkan bimbingan teknis terkait penggunaan smartboard dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
 
Tapi smartboard tentu tak bisa menjadi monopoli bagi satu orang guru dan satu kelas. Semua guru diharapkan mampu menggunakan agar bisa pula dirasakan manfaatnya bagi murid lainnya.
 
Kepala Sekolah SDN 3 Sudagaran, Suwito menerangkan guru-guru diberikan pelatihan secara internal di sekolah. Uvi yang melakukan pengimbasan terhadap penggunaan smartboard tersebut.
 
"Kita adakan bimtek atau workshop untuk semua mata pelajaran, dan ini kami harapkan penggunaan smartboard ini bisa berjalan di semua kelas, satu hari satu kelas, guru-guru kita bisa memanfaatkan ini," terangnya.

Suwito menegaskan, pihaknya berkomitmen agar sekolahnya menjadi yang terdepan dalam penguasaan teknologi. Begitu pula yang terjadi di SDN 2 Purwokerto Wetan.
 
SDN 2 Purwokerto Wetan juga mendapatkan satu smart board. Di kelas, anak-anak diajarkan dengan smartboard.
 
"Tadi kita ada materi Pancasila, dengan smart board ini anak-anak tidak mengawang membayangkan apa saja gambar di lambang Garuda. Bisa kita lihat detil, jadi pembelajarannya lebih kuat," kata guru SDN 2 Purwokerto Wetan, Rizky Nursifa.
 
Ia pun sama, menularkan kemampuan penggunaan smartboard itu kepada guru lain di sekolahnya. Sehingga guru memiliki kemampuan yang sama.
 
"Termasuk ke murid juga karena mereka yang belajar dengan ini kan, jadi memang ini alat yang sangat membantu kami membuat pelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Jadi semua tertular semua merasakan, guru, murid," pungkas Rizky.*

**Repro:** https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/4baOv7vK-smartboard-masuk-di-sd-banyumas-digitalisasi-pendidikan-makin-dekat

large_qK8SYIp5VF.jpg

medium_qK8SYIp5VF.jpg

small_qK8SYIp5VF.jpg

thumbnail_qK8SYIp5VF.jpg

qK8SYIp5VF.jpg

Smartboard Masuk di SD Banyumas: Digitalisasi Pendidikan Makin Dekat

Sejumlah guru di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah mengusulkan agar setiap sekolah yang menjadi penerima program digitalisasi pendidikan melalui penggunaan smartboard dapat menerima lebih dari satu papan tulis pintar tersebut.

Kepala Sekolah SDN 3 Sudagaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Suwito mengatakan bantuan smartboard itu sangat bermanfaat bagi sekolahnya, namun demikian pihaknya baru hanya menerima satu smartboard.

"Secara bertahap, sangat-sangat berharap diberikan tambahan smartboard karena SD ada 6 kelas, satu kelas ada satu smartboard supaya nanti lebih efektif lagi pembelajaran menggunakan smartboard," kata Suwito di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu.

Karena jumlah smartboard yang terbatas, ia pun harus membuat jadwal penggunaan papan tulis pintar itu, yakni satu kelas setiap hari.

"Misalnya hari ini kelas 1, di sini ruangannya kelas 1, besok kelas 2 ya kelas 1 masuk ke ruang kelas 2, kelas 2 masuk ke ruang kelas 1 supaya kebermanfaatannya itu merata," imbuhnya.

Senada dengan Suwito, guru pendidikan agama dan budi pekerti SDN 2 Purwokerto Wetan Rizky Nursifa juga mengatakan sekolahnya pun memiliki jadwal penggunaan smartboard dikarenakan ketersediaan papan tulis pintar itu hanya satu di sekolahnya.

"Di jadwal sudah tertera (hari penggunaan per kelas). Misalkan hari Senin di pembelajaran jam ketiga untuk kelas satu, jadi nanti silahkan guru kelas satu memanfaatkan smartboard di jam-jam itu," kata Nursifa.

Oleh karena itu, ia juga sangat berharap SDN 2 Purwokerto Wetan nantinya dapat menerima penambahan smartboard secara bertahap.

Sebelumnya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (2/5), Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meluncurkan 4 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang pendidikan, yakni pembangunan dan renovasi 10.440 sekolah, digitalisasi pendidikan melalui smart board, bantuan kuliah bagi guru serta bantuan untuk guru honorer.

Berkenaan dengan digitalisasi pendidikan melalui smartboard, Mendikdasmen Mu'ti menyebutkan pihaknya siap membagikan 15.000 smartboard atau papan tulis pintar guna memperkuat digitalisasi pada kegiatan belajar mengajar di sekolah.

**Repro:** https://www.antaranews.com/berita/4899785/sejumlah-guru-banyumas-usul-sekolah-terima-lebih-dari-satu-smartboard?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category



large_Untitled-3.jpg

medium_Untitled-3.jpg

small_Untitled-3.jpg

thumbnail_Untitled-3.jpg

Untitled-3.jpg

Sejumlah Guru Banyumas Usul Sekolah Terima Lebih dari Satu Smartboard

Kepala Sekolah SDN 3 Sudagaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Suwito mengapresiasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang pendidikan, yakni digitalisasi pendidikan melalui pemberian smartboard karena meningkatkan partisipasi para murid.

Ia mengamati kehadiran smartboard di SDN 3 Sudagaran memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan minat dan partisipasi para murid ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.

“Dan setelah menggunakan smartboard, anak-anak semuanya menjadi ingin mencoba dan merasa tertarik dengan pembelajarannya. Jadi kami berkomitmen sebagai salah satu SDN yang menerima smartboard untuk membuktikan bahwa kemampuan anak-anak kami untuk menguasai kemajuan teknologi lebih awal,” kata Suwito di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu.

Guna memastikan setiap kelas mendapatkan kesempatan yang sama dalam menggunakan smartboard, ia telah menyusun jadwal penggunaan smartboard untuk tahun ajaran yang baru, mengingat setiap sekolah baru hanya menerima satu smartboard pada tahun ini.

Sementara untuk meminimalisir kerusakan perangkat elektronik tersebut, penggunaan smartboard nantinya dilakukan di satu ruangan yang sama setiap harinya dikarenakan SDN 3 Sudagaran belum memiliki laboratorium komputer.

Oleh karena itu, Suwito mengatakan setiap kelas akan bergiliran memanfaatkan kelas dengan fasilitas smartboard tersebut berdasarkan jadwal yang telah dibuatnya.

Pendapat senada juga disampaikan oleh guru pendidikan agama dan jasmani SDN 2 Purwokerto Wetan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Rizky Nursifa.

Menurut Nursifa, kehadiran smartboard juga membuat penyampaian materi para guru menjadi lebih interaktif karena dapat memanfaatkan video maupun edugames untuk menerangkan bahan ajar kepada para murid.

“Dengan adanya smartboard ini sangat membantu karena bisa memutar video pembelajaran, anak-anak bisa sambil menyimak dan memvisualisasikan materi yang dipelajari, kami enggak ceramah melulu,” katanya.

Sebelumnya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (2/5), Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meluncurkan 4 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang pendidikan, yakni pembangunan dan renovasi 10.440 sekolah, digitalisasi pendidikan melalui smart board, bantuan kuliah bagi guru serta bantuan untuk guru honorer.

Berkenaan dengan digitalisasi pendidikan melalui smartboard, Mendikdasmen Mu'ti menyebutkan pihaknya siap membagikan 15.000 smartboard atau papan tulis interaktif guna memperkuat digitalisasi pada kegiatan belajar mengajar di sekolah.*

**Repro:** https://www.antaranews.com/berita/4899745/guru-banyumas-phtc-pemberian-smartboard-tingkatkan-partisipasi-murid?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category#google_vignette

BERITA